Home Indonesia Tarif Taksi Online Ditentukan Kepala Daerah

Tarif Taksi Online Ditentukan Kepala Daerah

789
SHARE
PESAN TAKSI LEWAT APLIKASI PEMESANAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perhubungan mengumumkan Revisi PM No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Revisi dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan 14 pasal dalam PM tersebut.   Salah satu dari sembilan poin utama yang dibahas dalam revisi PM 26 No. 2017 adalah tarif batas atas dan bawah. Aturan ini sebelumnya jadi salah satu dari 14 pasal yang dibatalkan MA.   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya kembali mengatur tarif untuk mewujudkan keadilan dalam industri transportasi.

“Kita sadar transportasi online itu sebuah keniscayaan yang tak bisa dipungkiri. Namun, kita harus menyediakan payung hukum yang adil untuk pelaku-pelaku usaha yang lain,” kata Budi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis 19 Oktober 2017.   Budi mengatakan, tarif diatur agar tidak ada pelaku usaha predatory price yang sering menerapkan tarif di bawah standar. “Tidak ada lagi yang memberikan diskon besar-besaran sehingga mematikan pelaku usaha lain,” ujar Budi.

Plt. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hindro Surahmat, mengatakan, tarif ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Kepala Daerah, dalam hal ini, gubernur setempat.   “Khusus Jabodetabek bisa juga diusulkan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun tetap harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan,” kata Hindro.   Head Public Affairs PT. Grab Indonesia, Tri Sukma, menyangkan pengaturan tarif batas atas dan bawah. Menurutnya, pengaturan tarif itu berpotensi menghalangi kompetisi.

“Pengaturan tarif itu sedikit menghalangi kita untuk berkompetisi. Kami setuju predator price tidak boleh. Paling tidak kan harus memenuhi standar mutu pelayanan, itu yang harusnya di hitung,” kata Tri.

Meski demikian, Tri akan mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah. “Kalau itu sudah keluar dalam sebuah peraturan yang mengikat, kami tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju,” ujar Tri.   PM No. 26 Tahun 2017 mulai berlaku efektif pada 1 November 2017. Kementerian Perhubungan memberi masa transisi beberapa bulan sebelum semua aturan dalam PM tersebut berlaku.   “Saya kira 3-4 bulan lah. Ini akan diuji publik dulu di lima kota besar. Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, dan Medan, semoga tidak ada perubahan lagi,” kata Manteri Budi.

Artikel Asli

Comments

comments